Pondok Pesantren Darun Nun Menjadi pondok terdepan dalam pengajaran agama, bahasa, literasi dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekuatan akidah islamiyah, kemahiran berbahasa dan menulis, serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

Pemalsuan Identitas di Sisi Hukum pidana

Sumber: https://disdukcapil.pontianak.go.id/ 


Oleh: Erwin

      Beberapa minggu lalu, masyarakat dihebohkan dengan kasus KDRT yang dilakukan Rizky Billar kepada Lesty (penyanyi dangdut terkenal di Indoensia). KRDT yang dilakukan Rizky Billar menyebabkan adanya laporan dari Lesty kepada pihak kepolisian. Secara hukum, KRDT merupakan jenis perbuatan hukum yang dapat dijerat hukum, baik pidana maupun perdata. Tidak sedikit masyarakat di Indonesia mengalami KRDT dalam rumah tangga hingga berakhir perceraian di Pengadilan Agama. Namun demikian, kerapkali gugatan yang dimohonkan oleh penggugat seringkali tidak sesuai dengan alamat tergugat. Tergugat menggunakan alamat palsu atau pindah domisili dengan alasan menghindari panggilan pengadilan.


Pemalsuan identitas atau KTP seringkali terjadi karena ingin mencari aman. salah satunya adalah untuk mengelabui panggilan pengadilan, pembelian tanah, dan lain-lain. Segala pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu (objeknya), yang sesuatunya itu tampak dari luar seakan-akan benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya. Tindak Pidana Pemalsuan seperti KTP dan KK Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang secara sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. 


      Selanjutnya Pemalsuan kartu tanda penduduk terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang- undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang atau pihak yang merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Beberapa ketentuan yang termuat KUHP) pemalsuan terdiri dari beberapa jenis yaitu sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat dan juga pemalsuan terhadap data. Adapun Kejahatan pemalsuan surat yang tercantum dalam Bab XII yang mana diatur dalam Pasal 263 sampai Pasal 276 ini sering terjadi di lingkungan masyarakat. Surat (gescbrift) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan tangan, mesin ketik, printer komputer, mesin cetakan dan dengan cara apapun. Dalam Pasal 263 disebutkan, bahwa: (1). Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang,atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.


      Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengamanatkan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah “dapat menimbulkan kerugian Menurut Pasal 263 KUHP, setiap orang dapat diancam dengan pidana jika perbuatannya tersebut menimbulkan potensi kerugian dikemudian hari. Ketentuan Pasal 263 KUHP merupakan upaya melindungi publica fides atau kepercayaan umum terhadap penerima data Undang Nompr 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang mana kedepan adanya perubahan terhadap undnag-undang ini yang memperberat sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan kartu tanda penduduk.


      Kemudian dalam undang-undang yang lain yaitu pada Ketentuan Pidana tentang penyalahgunaan data kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Pasal 94: Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).44 Pasal 96A: Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu Miliar rupiah).


      Jadi seremeh apapun itu jika berpotensi menyebabkan adanya pihak yang dirugikan maka hindari melakukan pemalsuan identitas. Terlalu banyak sanksi pidna yang bisa menjerat. 

Referensi:
 Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 120.

 Fitratama Putra Kusuma, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap putusan Nomor. Nomor.1015/Pid.B/2014/PN.Rap tentang Tindak Pidana Pemalsuan KTP dan KK, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 16.


 Lucky Dyah Purnama Sari dkk , "Analisis Yuridis Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk’, 8.

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 62

 Sari dkk , “Analisis Yuridis Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk”, 9


Pondok Pesantren Darun Nun Malang
Share on Google Plus

About PP DARUN NUN

2 komentar: