Pondok Pesantren Darun Nun Menjadi pondok terdepan dalam pengajaran agama, bahasa, literasi dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekuatan akidah islamiyah, kemahiran berbahasa dan menulis, serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

Nikah Mut’ah dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia

Oleh Ahmad Maulana Sabbaha

Dikalangan para ahli fiqih, nikah mut’ah disebut juga dengan nikah muaqqat (kawin sementara waktu) atau nikah inqita (kawin terputus). Oleh karena laki-laki yang mengawini wanita itu untuk jangka tertentu: sehari, seminggu, atau sebulan sesuai dengan perjanjian. Disebut nikah mut’ah, karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang dengan wanita untuk sementara waktu sampai batas yang ditentukan. 

Mayoritas ahli fiqih mengharamkan adanya praktik nikah mut’ah karena tidak sesuai dengan pernikahan yang dikehendaki oleh al-Qur’an (QS. al-Mukminun : 6), juga meruntuhkan sendi-sendi perkawinan seperti tidak adanya talak, hak nafkah dan hak pusaka (waris). Jadi menurut jumhur ulama nikah seperti ini batil sebagaimana bentuk perkawinan lain yang dibatalkan oleh Islam. 

Akan tetapi menurut Syi’ah Imamiyah, nikah mut’ah hukumnya tetap halal untuk selamanya. Mereka berdasarkan argumentasinya kepada ayat al-Qur’an dan sejumlah hadis sahih yang ketepatan juga telah disepakati kesahihannya di kalangan sunni, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan nikah mut’ah menurut mereka adalah QS. al-Nisa’ : 24. Menurut mereka, kata istimta’ pada QS. al-Nisa’ : 24 bermakna tamattu’ yakni menikmati hubungan seksual bukan dengan nikah biasa. Demikian pula kata ajr/ujur lebih memiliki arti ”upah untuk melayani hubungan seksual”, bukan ”mahar”. Berkaitan dengan ayat di atas, Ubai ibn Ka’ab, Ibn ’Abbas, Sa’id ibn Jubair, As-Suday membacanya dengan tambahan ila ajal musamma (sampai batas waktu tertentu).

Imam al-Bukhary dan Imam Muslim sebagai tokoh (perawi) hadis dari kalangan sunni, menurut klaim Syi’ah Imamiyah, telah meriwayatkan hadis tentang diperbolehkannya nikah mut’ah, di antaranya hadis dari Imam Muslim: dari Abu Nadrah, ia berkata: Ketika aku berada di rumah Jabir ibn ’Abdullah, datanglah seorang kepadanya dan berkata bahwa Ibn ’Abbas dan Ibn al-Zubair telah berselisih pendapat mengenai kedua mut’ah (mut’ah haji dan mut’ah nikah). Maka Jabir berkata, ”Kami melakukan keduanya ketika kami bersama Rasulullah, kemudian Umar bin Khattab (ketika menjabat sebagai Khalifah) melarangnya. Maka kami tidak mengerjakannya lagi”. Berdasarkan hadis tersebut menurut mereka telah cukup sebagai alasan bahwa nikah mut’ah itu dihalalkan pada masa hidup Rasulullah dan tidak melarangnya sampai beliau wafat. Larangan itu hanya datang dari Umar.

Di Indonesia, setidaknya terdapat empat aturan perundang-undangan yang berlaku secara legal (positif), sebagai berikut: 

  1. Pancasila, terutama sila I, ”Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila II, ”Kemanusiaan yang adil dan beradab”;

  2. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, bab 31 tentang agama, Pasal 29 ayat (1) dan (2); 

  3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; 

  4. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan, ”Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Juga dalam Pasal 3 yang menegaskan, ”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Berdasarkan 4 hal di atas, semakin jelas arah kebijakan dan kepentingan pemerintah dalam mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan membuat seperangkat aturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dengan suatu teori bahwa suatu negara dikatakan memiliki stabilitas yang kuat bila ditunjang oleh keberadaan keluarga atau rumah tangga yang mantap. Hal ini sulit terwujud bila pondasi keluarga dibangun dengan perkawinan semacam nikah mut’ah. Karena itu, pemerintah hendaknya mengambil langkah tegas terhadap para pelaku nikah mut’ah dan oknum-oknum dari instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang terlibat atas terjadinya nikah mut’ah dan yang sejenisnya.


Pondok Pesantren Darun Nun Malang
Share on Google Plus

About PP DARUN NUN

0 komentar:

Posting Komentar