Pondok Pesantren Darun Nun Menjadi pondok terdepan dalam pengajaran agama, bahasa, literasi dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekuatan akidah islamiyah, kemahiran berbahasa dan menulis, serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

DILEMA HUKUM NIKAH BEDA AGAMA; SIAPKAH INDONESIA MELEGALKAN?


DILEMA HUKUM NIKAH BEDA AGAMA; SIAPKAH INDONESIA MELEGALKAN?

Erwin

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Terdapat banyak suku bangsa, ras, dan agama yang hidup berbaur secara bebas. Pada titik ini, ketertarikan kepada lawan jenis dengan baacground berbeda menjadi sesuatu yang hampir pasti tak terhindarkan. Salah satu hal yang paling banyak dijadikan titik perhatian adalah ketika ketertarikaan antara  lawan jenis tersebut merupakan dua orang yang berllinan agama. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi agama, hubungan cinta beda agama hingga pada tahap pernikahan atau yang disebut nikah beda agama merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan menurut undang-undang yang berlaku.

Secara  umum nikah beda agama merupakan istilah konkrit untuk pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama berbeda. Nikah beda agama masih menjadi masalah yang menuai pro dan kontra di kalangan akademisi. Keabsahan nikah beda agama di mata hukum masih timpang tindih.  Tak jarang masalah nikah beda agama diangkat menjadi bahan diskusi diruang public, namun hingga saat ini belum ada titik temu mengenai kedudukan hukumnya secara eksplisit. Melihat adanya perkembangan terhadap pernikhan beda agama membuat beberapa orang mulai mempertanyakaan terkit revsi undaang-undang perkawinan.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan undang-undang untuk mengatur Pernikahan bagi warga Negara. Dimana Pemerintah membatasi kepada pemeluk agama yang diakui di Indonesia untuk melaksanakan pernikahan sesuaai dengan aturan agama masing-masing. Dalam artian pemerintah sangat mengnjurkan taat terhadap hukum agama masing-masing, karena agama mengatur untuk kebaikan manusia itu sendiri,. Undang-undang yang dimksud tersebut adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentng Perkawiinan Pasal 2 Ayat  (1) yang berbunyi yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing”. Berdassarkan bunyi pasal, frasa yang digunaan secara tegas menjelaskan  pentingya peran agama dan kepercayan dalam menentukan keabsahan pernikahan. Akan tetapi frasa tersebut menimbulkan kerancuan dengan undamng-undang lain, yaitu dlam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penjelasan Pasal 35 Huruf a yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘perkawinan yang ditetaapkan oleh Pengdilan’ adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat berbeda agama”. Pernyataan tersebut berarti mengbsahkan nikah beda agama dengan syarat telah melalui proses penetapan pengadilan. Penetapan ini juga diakui pemerintah dengan alasan berlandaskan atas HAM. Disamping itu, fakta menunjukkan berdasarkan data dari Indonesia Conference On Religion and Peace ICRP, sejak tahun 2005 sebanyak 1.425 pasangan beda agama telah melangsungkan pernikahan di Indonesia, sehingga ususlan untuk melakukan reviuw kembali terkuak. Hal ini menimbulkan pertanyaaan terkait HAM mana yang harus diikuti karena banyaknya jumlah pernikahan beda agama terus bertambah dan pengadilan pengadilan terlalu mudah mengabulkan permohonan nikah beda agama dengan alasan persamaan hak.

Berdasarkan kerancuan tersebut, penulis memilih kontra terhadap nikah beda agama dengan argumntasi bahwa nikah beda agama tidak sesuai dengan Pancasila sebagai Falsafah dan Dasar  Negara Indonesia. Disamping itu, Mengabsahkan pernikahan beda agama dalam undang-undang berarti membuat peraturan yang bertentangan dengan Pancasila terkhusus pada sila pertama. Terlalu banyak konsekuensi yang akan ditimbulkan jika nikah beda agama dilegalkan. Belum dilegalkan saja, kasus nikah beda agama sudah sebanyak demikian. Yang pasti aan menimbulkan akibat hukum bagi pasangan maupun status anak-anaknya.  Maka dari itu,  penulis akan memaparkan secara eksplisi bagimana pelegalan nikah beda agama akan mencederai Pancasila sebab pengaaian  falsafah Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sila “Ketuhana Yang Maha Esa” bermakna bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui adanya tuhan. Sila pertama Pancasila ini terkandung perilaku bertuhan yang terdapat dalam substansi jiwa dan akal manusia.(Falsaafah paancasiala) . Adapun frasa Tuhan yang maha Esa yang dimaksud adalah tuhan yang disembah berdasarkan agama-agama yang diakui di Indonesia, sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965  tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang menyatakan bahwa “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (Confusius).” Dalam hal ini, negara mewajibkan kepada  warga negara untuk memeluk salah satu agama dan mematuhi perintah agama yang dipeluknya, termasuk dalam hal perkawinan.

Pada hakekatnya semua agama yang diakui di Indonesia melarang adanya nikah beda agama. Semua agama menganjurkan harus menikah dengan orang yang seagama dengannya. Dalam agama Islam nikah beda agama dibedakan mejadi tiga; Petama pernikahan antara laki-laki non musim dengan perempuan Muslimah, dimana ulama sepakat menjatuhkaan haram terhadap pernikahan tersebut. Keharaman ini bersifat mutlak berdasarkan pada Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 221. Kedua, pernikahan antara seorang laki-laki muslim dan perempuan non muslim yang bukan Ahlul Kitab, maka dihukumi haram. Ketiga, pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahlul Kitab, dimana menurut mazhab syafi,i berpandangaan bahwa menikahi perempuan ahlul kitab boleh tapi dihukumi makruh, karena tujuan pernikahan ini untuk menunjukkan muamalah Islam kepada mereka agar ikut memeluk agama Islam. Kendatipun demikian Majelis Ulama Indonesia(MUI)  memilih tegas mengharamkan secara mutlak orang muslim menikah dengan non muslim sebagaimana ketetapan MUI yang mengeluarkan fatwa  haram terhadap pernikahan orang muslim dengan non muslim.

Agama Kristen Protestan mengajarkan penganutnya untuk menikah dengan sesama penganut Kristen protestan. Lambat laun, menyadari sulinya menghindari pergaulan dengan umat agama lain, maka gereja tidak melarang secara mutlak penganutnya untuk menikah dengan orang yang berlainan agama. Pernikahan beda agama bisa saja dilangsungkan berdasarkan hukum Gereja Kriten apabila pihak dari agama lain membuat pernyaataan tidak keberatan diatas kertas. Secara rinci Gereja Kristen Indonesia mengatur bahwa pernikahan bea agama bisa dilaksanakan jika pihak pihak mempelai bukkan Kristen bersedia menikah di Gereja dan siap agar ank-anaknya dididik menurut agama Kristen.

Tidak jauh berbeda dengan Kristen Protestan, dalam  Agama Kristen Katolik menyatakan secara tegas pernikahan yang dilakukan penganut agama katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah (Kanon ; 11086). Namun demikian, Uskup Gereja dapat memberikan dispensasi dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum Gereja. Disamping itu kedua belah pihak juga harus membuat perjanjian diatas kertas yang berisi: pertama, Pihak yang beragama Katolik berjanji  tetap teguh pada Agama Katolik. Kedua, pihak agama lain berjanji menyelenggrakan perkawinan secara Katolik, tidan menggugat cerai pihak yang beragama Katolik, tidak menghalangi pihak yang beragama katolik dalam beribadah, dan besedia mendidik anak-anak mereka sesuai ajaran Katolik.

Dalam ajaran agama Hindu, suatu pernikahan bisa disahkan apabila kedua pihak telah beragama Hindu. Artinya jika salah satu pihak ada yang Bergama selain hindu, maka pihak tersebut wajib memeluk agam hindu terlebih dahulu. Pernikahan beda agama dalam Hindu tidak diperboehkan sebab dalam hukum Hindu, suatu pernikahan hanya akan sah upcara suci dilaksanakan oleh Pedende, sementara pedende tidak akan sudi jika kedua pihak calon tidak beragama Hindu. Pernikahan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan hukum agama Hindu dapat dibatalkan. Pedende tidak dapat memberkati kedua mempelai yang berbeda agama sampai pihak dari agama lain telah di sahkan (suddhi-kan) sebagai penganut agam hindu yang baru, dn wajib menndatangani surat pernyataan masuk agama Hindu atau biasa disebut Sudi Vadhani.

Sedangkan dalam agama Budha yang sebagian ajarannya tertuju pada ajaran dan amalan moral dengan menitip beratkan paada kesempurnaan pribadi manusia, tidak mengatur secara khusus perihal pernikahan beda agama. Dalam ajaran agama Budha lebih melonggarkan hukumnya terkait pernikahan dengan agama lain. Dalam berbagai kasus, penganut agama Budha akan mengikuti hukum setepat  yang telah berlaku. Maka dapat dipastikan bahwa pengnut agama Budha tunduk pada hukum nasional yang belaku terkait pernikahan beda agama di Indonesia.

Sementara  itu, di dalam agama Konghucu tidak ditemukan satupun ayat yang khusus memperbolehkan atau tidaknya pernikahan beda agama. Syarat sah pernikahan dalam agama ini adalah apabila pihak laki-laki dan perempuan telah dewasa, dilakukaan dengaan sukarela, kedua pihak setuju, menapat restu dari orang tua, dilakukan dengan upacara pernikahan, sehingga tidak perlu pindah agama bagi pihak yang berbeda agama.

Berdasarkan pencermataan terkait hukum nikah beda agama dilihat dari sudut pandang agama-agama, Mayoritas agama dasarnya melarang pernikahan dengan umat agama lain. Terlalu banyak Konsekuensi yang harus diterima dibandingkan dengan manfaatnya. Dalam agama Islam pasangan berbeda agama tidak akan bisa saling mewarisi sat sama lain. Ayah seorang agama lainpun tidak bisa mejadi wali bagi anak perempuannya dalam pernikahan jika perempuan tersebut ikut agama ibunya sebagai Muslimah. Beribadah pun tidak bisa dillakukan bersama, begitupun dalam agama Hindu yang mengharamkan secara mutlak. Lalu meskipun di dalam agama Kristen dapat melakukan dispensasi dan perjanjian, akan tetapi hampir dipastikan hal tersebut tidak akan berlaku adil kepada mempelai dari pihak agama lain terutama masalah pendidikaan agama terhadap anak. Masalah pendidikan agama anak juga berpotensi muncul pada agama yang tidak mempermasalahkan nikah beda agama karena pada dasarnya orang tua ingin anaknya mengikuti agama yang dianutnya, dan akan menjadi masalah jika kedua orang tunya berbeda agama. 

Oleh karena itu, nikah beda agama tidak bisa dilegalkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan Falsafah Pancasila. Nikah beda agama hanya akan mencederai sila “Ketuhanan yang Maha Esa”. Indonesia tidak akan siap menghadapinya. Demonstrasi akan terjadi dimana-mana jika nikah bedaa agama dilegalkan. Pemerintah hanya akan mendapat kecaman dan kritikan dari berbagai pihak sebangaiman yang terjadi sebelum pengesahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Disamping itu, pengadilan harus lebih  memperketat masalah permohonan pernikahan beda agama yang diajukan. Hukum tidak boleh tunduk pada alasan cinta yang seharusnya terlarang. Karena semua tak lain untuk kebaikan para pihak agar terhindar dari akibat hukum dan konsekuensi yang lebih besar kedepannya.  HAM tidak serta merta bisa dijadkan alasan pernikahan beda agama karena pelarangan pernikahan beda agama juga untuk melindungi HAM yang lebih luas.

Hukum pernikahan beda agama di Indnesia masih menjadi pro dan kontra yang belum menemukaan titik temu dikalangan akademisi. Hal ini karena didalam undang-undang sendiri terjadi kerancuan pasaal dengn pasal yang lain Disamping kasus nikah beda agama semakin banyak sementara itu bertentangn dengan undang-undang dan Pancasia. Maka dari itu nikah beda agama tidak bis dibenarkan karena bertentangan dengan falsafah Pancasila khusus pada sila pertama. Dimana Sila Ketuhanan yang Maha Esa yang berarti perintah untuk tunduk pada agama, bertentangan dengan  nikah beda agama yang merupakan pelanggaran dalam bearagama.

Maka dengan ini penulis berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tunduk kepada aturan agama masing-masing, sebagai bukti iman kepad tuhan yang maha esa karena dasarnya agama mengatur untuk kebaikan manusia itu sendiri, sehingga Falsafah Pancasila sila pertama bisa dasakan manfaatnya. 

DAFTAR PUSTAKA

Asnawi, 2009, Tinjauan Maqhasid Asy-Syari’ah Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Yurisprudensi Mahamah agung Register Nomor 1400K/PDT?1986 Tentang Perkawinan antara Andi Vonny Gani P Beragama Islam dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan Beragama Kristen), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta

Tiara S, J 2016, ‘Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al-Maqasid Syari’ah)’, Al’ Adl, vol. 8, no.1, 86-87

Rizani, 2020, ‘Pengaturan Kawin Beda Agama (Studi Kritis Pasal 35 Unang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrsi Kependudukan)’ 80-100

Asman, A 2021, ‘Menelisik Nikah Beda Agama di Indonesiadalam Kajian Yuridis Normatif’, El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, vol. 7, No. 1, 78-79

 


 

 

Share on Google Plus

About PP DARUN NUN

0 komentar:

Posting Komentar