Pondok Pesantren Darun Nun Menjadi pondok terdepan dalam pengajaran agama, bahasa, literasi dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekuatan akidah islamiyah, kemahiran berbahasa dan menulis, serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MEREKONTRUKSI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE


Oleh Indah Mawaddah Rahmasita

Penyelesaian sengketa merupakan bentuk penyelesaian sebuah perkara yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak tertentu. Dalam penyelesaian sengketa terdapat dua cara yakni cara litigasi dan cara non litigasi. Pada umumnya penyelesaian yang sering digunakan yakni penyelesaian secara litigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Penyelesaian dengan cara ini bisa disebut dengan ultimun remedium. Disisi lain, cara litigasi ini biasanya menjadi sarana akhir penyelesaian sengketa.

            Salah satu kasus tentang sengketa yakni permasalahan penerimaan siswa sekolah yang menggunakan sistem zonasi di DKI Jakarta tahun 2020. Pada permasalah ini yang menjadi objek permasalahannya adalah pelayanan publik. Sebab sekolah merupakan bentuk dari pelayanana publik. Dalam sistem zonasi yang diberlakukan di DKI Jakarta banyak orang tua peserta didik dirugikan. Hal ini dikarenakan tolak ukur penerimaan siswa berdasar dari usia siswa.

            Dalam Permendikbud pasal 25 Nomor 44 tahun 2019 tentang sistem zonasi, disebutkan bahwa:

1.      Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

2.      Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebgaiamana di maksud dalam ayat 1 sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota atau daya tamping terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Permasalahan di atas dilimpahkan kepada lembaga Ombudsman dengan melaporkan Kepala Dinas Pendidikan DKI.

            Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintah. Dalam permasalahan di atas yang terjadi ialah sengketa pelayanan publik dimana masyarakat merasakan kerugian terhadap implementasi dari sebuah kebijakan publik. Oleh karena itu, undang-undang yang digunakan yaitu

            “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menjelaskan bahwa ada dua mekanisme yang bisa diajukan oleh para penerima layanan publik bila terjadi dugaan penyalahgunaan kewenangan atau dugaan tidak dijalankannya kewajiban oleh penyelenggara pelayanan publik. Maka terdapat dua mekanisme penyelesaian yakni berdasarkan pasal 1 angka 10 UU Pelayanan Publik, mekanisme pertama adalah mediasi yakni upaya untuk menyelesaikan sengketa dalam ranah pelayanan publik antara para pihak yang berkonflik melalui bantuan yang diberikan oleh Ombudsman atau mediator yang dibentuk oleh Ombudsman. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 11 UU Pelayanan Publik mekanisme penyelesaian sengketa selanjutnya adalah ajudikasi. Ajudikasi adalah proses penanganan sengketa pelayanan publik antara pihak yang bermasalah dan diputus oleh Ombudman.”

            Dari permasalahan diatas dapat dipelajari bahwa pelayanan publik harus diimplementasikan sesuai kadar dan kepuasan masyarakat. Sebab pengertian dan pelayanan publik adalah sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Serta kepastian hukum yang ada harus berdasar kebutuhan masyarakat supaya tidak terjadi anggapan penyalahgunaan hukum oleh sebuah instansi. Oleh karena itu, pelayanan publik harus sering-sering dikaji dan direkontruksi ulang supaya mewujudkan Good Governance.

            Sedangkan Good Governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik. Dalam Good Governance terdapat beberapa prinsip yang saling berhubungan. Jika salah satu prinsip bermasalah maka mempengaruhi prinsip yang lain. Melihat permasalahan diatas maka prinsip yang terlihat adalah prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi, keadilan, efektif dan efesien, akuntabilitas, dan visi strategis. Dapat disimpulkan semua prinsip saling berhubungan, maka dalam mewujudkan Good Governance melihat dari permasalahan tersebut. Setiap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat maka jangan sampai pelayanan publik tersebut menyusahkan masyarakat dan disalah gunakan. Oleh karena itu, pembaharuan dan peningkatan pelayanan publik harus lebih digencarkan.

Referensi:

Safrijal, dkk. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol. 01, No. 01, 2016, Hal. 177.

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_37.pdf

https://fjp-law.com/id/upaya-penyelesaian-sengketa-pada-pelayanan-publik-oleh-ombudsman/#:~:text=Berdasarkan%20ketentuan%2Dketentuan%20tersebut%20dapat,diterimanya%20dari%20Penyelenggara%20Pelayanan%20Publik.

 



Pondok Pesantren Darun Nun Malang
Share on Google Plus

About PP DARUN NUN

0 komentar:

Posting Komentar