Pondok Pesantren Darun Nun Menjadi pondok terdepan dalam pengajaran agama, bahasa, literasi dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekuatan akidah islamiyah, kemahiran berbahasa dan menulis, serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

PELAYANAN PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE


 

Indah Mawaddah Rahmasita

Pelayanan Publik merupakan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan untuk warga negara dan penduduk berupa barang, jasa, dan administrasi suatu instansi. Pelayanan public dilakukan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan public.

Dalam pelayanan publik pasti ada tolak ukur atau standar pelayanan. Tolak ukur ini digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Berikut ini merupakan tolak ukur pelayanan public, yakni

  1. Kenampakan fisik (Tangible) meliputi fasilitas operasional yang diberikan apakah telah sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas.

  2. Reliabilitas (Reliability) meliputi sejauh mana informasi yang diberikan kepada klien tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

  3. Responsivitas (Responsiveness) yakni daya tanggap provider atau penyedia layanan dalam menanggapi complain klien.

  4. Kompetensi (Competence) meliputi bagaimana kemampuan petugas dalam melayani klien, apakah ada pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai sesuai perkembangan tugas.

  5. Kesopanan (Courtesy) yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada klien.

  6. Kredibilitas (Credibility) meliputi reputasi  kantor, biaya yang dibayarkan, dan keberadaan petugas selama jam kerja. 

  7. Keamanan (Security); apakah ada jaminan keamanan terhadap klien dalam mekanisme tersebut.

  8. Akses (Akses) meliputi kemudahan informasi, murah dan mudah menghubungi petugas, kemudahan mencapai lokasi kantor, kemudahan dalam prosedur. 

  9. Komunikasi (Communication) meliputi bagaimana petugas menjelaskan prosedur, apakah klien segera mendapatkan respons jika terjadi kesalahan, apakah complain dijawab dengan segera, apakah ada feedback.

  10. Understanding the customer yang mencakup pertanggungjawaban terhadap publik, mekanisme pertanggungjawaban kepada publik, apa saja yang dipertanggungjawaban kepada publik, bagaimana keterlibatan kelompok kepentingan lain nya dalam pengambilan keputusan.

Dari kesepuluh tolak ukur tersebut maka seharusnya masyarakat dapat merasakan pelayanan public sesuai dengan kebutuhan serta haknya. Sehingga tercipta suasana yang Good Governance.

Good Governance  merupakan usaha pemerintah dalam mengelola pemerintah dengan baik. Sehingga pelayanan public yang dilakukan pemerintah aka terhindar dari praktik calo, prosedur pelayanan yang bertele-tele. Sebab dalam Good Governance terdapat beberapa prinsip, yakni:

  1. partisipasi, 

  2. kepastian hukum, 

  3. transparansi, 

  4. tanggung jawab,

  5. berorientasi pada kesepakatan, 

  6. keadilan, 

  7. efektifitas dan efesiensi, 

  8. akuntabilitas, 

  9. visi strategik.

Setiap prinsip diatas sangat berkaitan satu sama lain. Maka untuk mewujudkan Good Governance pemerintah Indonesia dalam setiap memberikan pelayanan public harus memperhatian kesembilan prinsip diatas. Sehingga tidak akan terjadi permasalahan dalam masyarakat yang berhubungan dengan fasilitas.

Demikian penjelasan mengenai pelayanan public dan Good Governance. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap pelayanan public yang dirasakan pemerintah memiliki standart kepuasan tergantung fasilitasnya. Dan disisi lain, pemerintah pun juga berusaha untuk memperbaiki pelayanan public untuk mewujudkan Good Governance. Memang pada faktanya, jika dilihat dari sudut pandang perkembangan. Negara ini memang masih dalam mode berkembang. Sehingga lumrah saja ketika pelayanan public masih sering mengalami ketidakpuasan. Oleh karena itu, dengan berjalannya waktu pelayanan public yang diberikan pemerintah kepada masyarakat harus sesuai kebutuhan, dan hak masing-masing individu.

Tetapi faktanya perbaikan pelayanan public sangat terasa lemot. Sebab masih banyak sekali masyarakat tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Hal ini bisa dilihat dari penyebaran BLT. Dimana banyak individu yang tidak berhak mendapatkan bantuan, sedangkan individu yang berhak tidak mendapatkannya. Hal ini dikarenakan dari pihak pendata bantuan belum memperbaiki data yang dimiliki. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pelayanan public harus diimplementasi kepada objek serta subjek yang benar.


Referensi:

https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik

Listriyanti Palangda, dkk. “Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik”, Jurnal aplikasi kebijakan public dan bisnis, Vol. 01, No. 02, 2020.

Nur Aini Mayasiana, “TOLAK UKUR KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”, Paradigma Madani, Vol. 4, No. 2, 2017

Darmanerus Duarmas, “PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT KORMOMOLIN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT” (https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/11741/11334#:~:text=Ada%20beberapa%20prinsip%20Good%20Governance,%2C%20(9)%20visi%20strategik )


Pondok Pesantren Darun Nun Malang
Share on Google Plus

About PP DARUN NUN

0 komentar:

Posting Komentar