Pondok Pesantren Darun Nun Menjadi pondok terdepan dalam pengajaran agama, bahasa, literasi dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekuatan akidah islamiyah, kemahiran berbahasa dan menulis, serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

POLEMIK YANG PELIK MENGENAI OMNIBUSLAW, MUDAHNYA MEMUTUSKAN SULITNYA MELAKSANAKAN

Oleh: Krisna Aditya Putra


Banyak di antara kita yang mungkin belum memahami lebih jauh mengenai omnibuslaw. Karena istilah omnibuslaw yang di kenal juga dengan UU sapu jagat baru pertama kali diperkenalkan di negeri ini oleh presiden Indonesia terpilih Bapak Joko Widodo yang muncul dalam pidato politiknya, beliau mengatakan bahwa omnibuslaw dibentuk untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah dan penyerdehanaan peraturan agar sasaran yang dituju menjadi lebih tepat.  Jadi pada dasarnya omnibuslaw adalah perundang undangan yang mengandung lebih dari satu muatan peraturan untuk mengatasi tumpang tindihnya regulasi.
       Indonesia bukanlah negara pertama yang melakukan penyatuan undang-undang menjadi omnibuslaw karena beberapa negara di ASEAN sudah melakukan itu lebih dulu, sebut saja di antaranya Malaysia, Filiphina, dan Singapura. Dari beberapa RUU yang termasuk kedalam omnibuslaw bagian ketenagakerjaanlah yang menjadi perhatian khusus karena isunya dianggap paling genting saat ini, yang di dalamnya terdapat 11 klaster dan harapannya bisa mendongkrak banyaknya investor masuk untuk mengurangi pengangguran di indonesia. Pada tanggal 5 oktober 2020 Omnisbuslaw resmi disahkan oleh DPR RI yang akhirnya dari sini memicu perdebatan di masyarakat mengenai pengesahan RUU tersebut, bahkan hingga saat ini "Mosi Tidak Percaya" kepada pemerintahan masih menjadi pembahasan yang hangat di tengah masyarakat. namun RUU yang menjadi sorotan publik adalah mengenai RUU ketenagakerjaan yang di anggap banyak memiliki kejanggalan, dan mendapatkan penolakan besar besaran dari masyarakat, sebelum RUU ini disahkan sudah banyak pihak yang membahas mengenai RUU ini bahkan spekulasi pun mulai bermunculan mengenai hal apa saja yang nantinya akan di rubah dan di munculkan saat RUU ini disahkan. Yang terbaru adalah infografis yang di publikasikan oleh Merdeka.com mengenai beberapa pasal dari perubahan RUU Cipta kerja yang saat ini di anggap menjadi suatu berita Hoax yang tersebar di masyarakat, dalam keterangan merdeka.com infografis yang tersebar tersebut bukanlah suatu berita Hoax karena dalam penyebarannya berita tersebut di publikasikan 8 bulan sebelum pengesahan omnibuslaw dan dalam perjelanannya tentu akan ada perubahan yang di lakukan oleh DPR RI, 12 point yang tertuang dalam infografis tersebut lansung di tanggapi oleh DPR RI untuk menjawab fakta dari hasil yang sudah diresmikan. Lalu pertanyaannya kenapa sampai saat ini masyarakat masih berusaha menolak omnisbuslaw yang telah di sahkan oleh DPR RI?
       Melihat kilas balik perjalanan omnibuslaw itu sendiri, sejatinya ini sudah menjadi salah satu agenda utama oleh pemerintah Joko Widodo di periode kedua kepemimpinannya, bahkan omnibuslaw telah muncul saat pertama kali beliau di lantik menjadi presiden yang saat itu pernyataanya di dengarkan oleh para mentrinya, salah satu yang hadir bapak Prabowo Subianto selaku mentri pertahanan. Setelah mendapat lampu hijau dari DPR selaku legislator negeri ini pemerintah memulai penyusunan draft omnibuslaw tersebut, selama penyusunannya tidak ada transparasi oleh pemerintah dimana tidak ditemukan draft valid mengenai RUU omnisbuslaw, dari pertanyataannya saat di acara mata najwa menkopulhukam Bapak Mahfud MD mengatakan bahwa omnibuslaw akan di buka saat masuk ke legislatif yaitu DPR RI namun disini banyak BLSM yang merasa itu sangat telat mengingat waktu singkat dalam penyusunan omnibuslaw dan di takutkan suara rakyat justru tidak akan di dengar, setelah menjalai proses penyusunan draft tersebut yang membahas satu persatu pasal yang ada di dalamnya baik yang akan di hapuskan maupun yang di marger menjadi satu, DPR RI akhirnya mengetuk palu sebagai tanda diresmikannua omnibuslaw pada tanggal 5 oktober 2020 di momentum pandemi, dimana masyarakat dan pemerintah sedang berperang melawan virus dan keterpurukan ekonomi. Hal ini di anggap rakyat sebagai tindakan sepihak legislator di saat sulit yang hanya menguntungkan para investor maupun pengusaha, walau sudah di tergaskan berkali kali oleh pemerintah bahwa omnibuslaw bertujuan untuk mensejahterakan rakyar melalui pengurangan penganggurang dengan pembukaan lapangan kerja sebanyak banyaknya, namun hal tersebut tidak digubris oleh banyak pihak. Setelah draft resmi RUU cipta kerja di rilis oleh DPR RI, penolakan besar besaran pun mulai bermunculan oleh buruh maupun mahasiswa di seluruh negeri. namun banyaknya berita lama yang di angkat kembali yang akhirnya memprovokasi masyarakat yang tidak paham mengenai masalah ini untuk ikut campur dan memanaskan situasi di lapangan, pada dasarnya memang ada beberapa perubahan yang terjadi didalam RUU cipta kerja yang sangat tidak relavan dengan RUU sebelumnya. Bahkan penjelasan presiden mengenai isu Hoax RUU tersebut tidak menjawab secara detail subtansi dari tiap pasal yang di permasalahkan oleh buruh dan mahasiswa yang akhirnya penolakan oleh mahasiswa dan buruh masih terus tergaungkan hingga saat ini.
Polemik yang masih belum menemukan titik temu ini menimbulkan banyak penolakan oleh mahasiswa dan buruh di berbagai daerah, pendemo mulai melakukan aksinya untuk berorasi dengan harapan tuntutan dan suaranya di dengarkan oleh mereka para penghuni kastil senayan. Momentum demonstrasi yang terjadi di tiap daerah ini menunjukan kepada kita semua bahwa demokrassi itu masih hidup di negeri ini. Namun di sayangkah bahwa tidak semua dari mereka yang menyuarakan hak rakyat itu bener-bener untuk menjadi penyambung lidah rakyat, karena banyak kasus yang terjadi dimana pendemo menghancurkan dan merusak fasilitas umum saat demonstrasi sedang berlangsung dalam hal ini bukanlah mereka para mahasiswa harus disalahkan atau polisi selaku aparat yang mengamankan, mereka para oknum yang merusak yang harusya bertanggung jawab atas semua kerusakan itu. Memang tidak di pungkiri pasti aka nada mereka mahasiswa yang juga terpancing emosi akibat kerusuhan yang terjadi namun sebagai generasi intelektual kita semestinya harus bisa menahan ego dalam diri ini. Apakah dengan merusak fasilitas umum suara kita akan di dengarkan? Atau bahkan tuntutan kita akan diterima? Tidak, belum tentu justru kerusakan dan jatuhnya korban akan semakin bertambah. Disisi lain aparat yang juga terpacing suasana membuat keadaan semakin kacau dimana ada oknum yang masih lalai akan tugasnya dimana rasa mengayomi itu hilang menjadi momok yang menakutkan, kita tahu aparat juga manusia yang harus kita hargai disini lah dua hal yang harus dipahami secara netral dan damai bahwa tidak ada yang salah baik mahasiswa maupun aparat karena pada faktanya mereka para oknumlah yang merusak kedamaian itu.
Teman, renungkahlah semua fenomena yang terjadi di negeri ini, apa yang salah dari semua ini? Pemerintahnya kah yang selalu salah dalam membuat regulasi, atau kita sebagai rakyat yang tidak pernah patuh dengan sistem namun kuat dalam beragumen, apa mungkin negara berkembang ini yang salah? Sudut pandang penulis mengatakan bahwa bukan pemerintah atau masyarakatnya yang salah, tapi mental negeri ini belum siap untuk menjadi suatu negara maju. Banyak tugas rumah untuk SDM negeri ini berbenah agar kedepan kita siap untuk di terima sebagai negara yang maju dan di segani oleh bangsa lainnya.

NOTED:
Tulisan ini berdasarkan opini penulis tanpa mewakili instansi atau pihak manapun, bila ada salah kata mohon di maafkan.

REFERENSI:
https://drive.google.com/file/d/1ncppSpyoxZZMZpuyCc1kBgERlbJ3Wk8v/view?usp=drivesdk

https://nasional.kontan.co.id/news/apa-itu-omnibus-law-ini-penjelasan-dan-isi-ruu-cipta-kerja/?page=3

https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-dan-dampaknya-bagi-buruh?page=2

https://kaltim.tribunnews.com/amp/2020/10/09/tak-main-main-jokowi-beri-perintah-tegas-ke-idham-azis-34-gubernur-dilarang-tolak-uu-cipta-kerja?page=3

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/22543521/ini-10-kesimpulan-hasil-kajian-komnas-ham-atas-ruu-cipta-kerja?page=all#page2

https://www.merdeka.com/peristiwa/klarifikasi-merdekacom-atas-tudingan-hoaks-uu-cipta-kerja.html


Malang, 13 Oktober 2020
Pondok Pesantren Darun Nun Malang
Share on Google Plus

About PP DARUN NUN

1 komentar:

  1. Mantuuul, diawali pemaparan pro dan dilanjut kontra, dan ditutup tanpa menyudutkan salah satu pihak. Lanjutkan

    BalasHapus