Pondok Pesantren Darun Nun Menjadi pondok terdepan dalam pengajaran agama, bahasa, literasi dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekuatan akidah islamiyah, kemahiran berbahasa dan menulis, serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

ZAKAT MADU DALAM PEMIKIRAN HUKUM IMAM AL-SYAFI’I



Oleh: Nurmiati Habib

Pendahuluan
Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah dalam penggunaan harta Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia seluruhnya, dan karena itu harus diarahkan guna kepentingan bersama. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya berkewajiban untuk menunaikan zakatnya. Begitu pentingnya ibadah zakat, sehingga ditetapkan sanksi-sanksi terhadap orang yang enggan menunaikan zakat. Zakat juga sangat penting artinya bagi peningkatan kehidupan ekonomi umat dan kesejahteraannya. Dalam tatanan praktis, terdapat banyak masalah yang masih diperdebatkan khususnya komoditas apa saja yang harus dizakati. Salah satu persoalan yang dijadikan perdebatan para ulama sampai saat ini adalah zakat atas madu. Selama ini belum ada diktum yang kongkret, apakah madu termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak?. Berpijak dari latar belakang masalah tersebut sangat perlu kiranya melakukan penulisan  tentang zakat madu dengan menelaah secara komparatif antara pemikiran hukum Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’i tentang dasar dan alasan yang dikemukakan oleh keduanya.  
1.      Biografi Imam al-Syafi’i
 Imam al-Syafi‟i dilahirkan di Ghuzzah (Gazah) nama suatu kampung termasuk daerah Palestina – Syam – wilayah Asqalan, pada bulan Rajab tahun 150 H. Bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau dibawa ibunya ke Mekah dan dibesarkan disana. Imam al-Syafi‟I wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Nama lengkap Imam al-Syafi‟i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi‟i ibn Sa‟ib ibn Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd. Al-Muthallib ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-Quraisyi. Adapun nasab Imam al-Syafi‟i bin Fathimah binti Abdullah Ibn Hasan ibn Husen ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka ibu Imam al-Syafi‟i adalah cucu dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW, dan khalifah keempat yang terkenal. Ketika ayah dan ibu Imam al-Syafi’i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Syafi’i di Gazah, atau Asqalan. Ketika ayahnya meninggal, ia masih kecil. Ketika baru berusia dua tahun, Syafi’i kecil dibawa ibunya ke Mekah. Ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir.  Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur’an. Ia mempelajari al-Qur’an pada Ismail ibn Qastantin, qari kota Mekah (Munawar Chalil, 1996, h.149).
2.  Pola Pemikiran Imam al-Syafi’i
 Aliran Imam al-Syafi’i sama dengan Imam Madzhab lainnya dari Imam-imam madzhab empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibn Hanbal adalah termasuk golongan ahlu-Sunnah wa al-jama’ah. Ahlu Sunnah wa al Jama’ah dalam bidang furu, terbagi kepada dua aliran, yaitu aliran ahl al-hadis dan aliran ahl al-Ra’yi. Imam al-Syafi‟i termasuk ahl al-hadis. Imam al-Syafi’i sebagai imam Rihal fi Thalab al-Fiqh, pernah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Muhammad ibn Hasan, salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Di samping itu, pengetahuan Imam al-Syafi’i tentang masalah sosial kemasyarakatan sangat luas. Menurut Imam al-Syafi’i, apabila suatu hadis sudah sahih sanadnya dan muttasil (bersambung sanadnya) kepada Nabi SAW, maka sudah wajib diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan ahl al-Madinah sebagaimana yang disyaratkan  Imam Malik dan tidak pula perlu ditentukan syarat terlalu banyak dalam penerimaan hadis. Karena itu, Imam al-Syafi’i dijuluki sebagai Nasir al-Sunnah (penolong Sunnah). Imam al-Syafi’i mempunyai dua pandangan yang terkenal dengan qaul al-qadim  dan qaul al-jadid. Qaul qaim terdapat dalam kitabnya yang bernama al-Hujjah, yang dicetuskan di Irak. Qaul  jadidnya terdapat dalam kitabnya  yang bernama al-Umm, yang dicetuskan di Mesir (Huzaemah Tahido Yanggo, 1999, h.125).
Mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Imam  al-Syafi’i sebagai acuan pendapatnya tercantum dalam al-Risalah sebagai berikut (M. Ali Hasan, 1996, h.212):
a.       Al-Qur’an, beliau mengambil dengan makna yang lahir kecuali jika dijumpai alas an yang menunjukkan  bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.
b.      Al-Sunnah, beliau mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, melainkan yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadis itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW.
c.       Ijma’ dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah sepakat, di samping itu beliau berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan ijma’ dan kesamaan paham bagi semua ulama, tidak mungiin karena tempatnya berjauhan dan sulit bekomunikasi. Imam al-Syafi’i mendahulukan hadis ahad daripada ijma’ yang berdasarkan ijtithad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijma’ itu berdasarkan naql dan diriwayatkan dari orang banyak sehingga sampai kepada Rasulullah.
d.       Qiyas, Imam al-Syafi’i menggunakan qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa dijadikan dasar hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari al-Qur’an  dan as-Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata: “Tidak ada qiyas dalam hukum Ibadah”. Beliau tidak tergesah-gesah menjauhkan hukum secara qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu digunakan.
e.       Istidlal (Istishab), Imam al-Syafi’I menggunakan jalan istidlal dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitan yang terang-terangan tidak dihapus oleh al-Qur‟an. Beliau tidak sekali-kali menggunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Selanjutnya beliau tidak mengambil hukum dengan cara Istihsan. Imam al-Syafi‟i berpendapat mengenai Istihsan sebagai berikut:‟ Barangsiapa menetapkan hukum dengan Istihsan berarti ia membuat syari’at sendiri”.   
3.  Zakat Madu menurut Imam al-Syafi’i
          Imam al-Syafi’i memiliki argumen yang beda dengan Imam Hanafi. Beliau berpendapat bahwa madu adalah jenis harta yang tidak dapat dijadikan sebagai objek zakat dan ia lebih setuju agar tidak dipungut dari zakat madu, karena mengenai barang-barang yang dipungut zakatnya harus ada keterangan-keterangan yang kuat baik berupa sunnah maupun atsar (Sayyid Sabiq, 1997, h.61).
Menurut Ibn Mundzir, bahwa diwajibkannya zakat pada madu tidaklah ada berita yang jelas dan sah, tidak pula ada ijma’, maka tidak wajib dizakati, dan ini merupakan pendapat jumhur. Sebenarnya tentang wajib zakat madu, pada awalnya menurut Imam al-Syafi’i dalam qaul qadimnya, bahwa mewajibkan madu untuk dikeluarkan zakatnya yaitu sebesar 10%, karena Bani Syahabah menunaikan zakat madu kepada Nabi Muhammad SAW sebesar 10 % dari madu yang dimilikinya. Sedang dalam qaul jadidnya, bahwa Imam Syafi’i berpendapat sebaliknya, yaitu madu tidak wajib dizakati, karena ia tidak termasuk makanan pokok dan madu sepadan dengan sayur-mayur (yang tidak wajib dizakati). Dari pendapat Imam al-Syafi’i tentang zakat madu dalam qaul qadimnya tidak sama dengan qaul jadidnya. Dalam qaul qadimnya tentang zakat madu, maka Imam al-Syafi’i menjadikan hadis (aqrir) sebagai argument, sedangkan dalam qaul jadidnya, Imam al-Syafi’i tidak menjadikan hadis sebagai argument, akan tetapi beliau menggunakan ra’yu sebagai argument.(Jaih Mubarok, h.186).
 Pendapat Imam al-Syafi’i tersebut di atas diambil dari sumber hadis Nabi SAW riwayat al-Tirmidhi:
عن نا فع قال سألنى عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل قال قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه ولكن أخبرنا المغيرة ابن حكيم أنه قفل: ليس فى العسل صدقة. الترمذى
“Dari Nafi‟ berkata: Umar bin Abdul Aziz telah bertanya kepadaku tentang zakat madu, kemudian saya berkata: kami tidak mengeluarkan zakat dari madu. Bahkan Mughirah Ibn Hakim berkata: bahwasanya Nabi SAW bersabda: Tidaklah di dalam madu itu ada kewajiban zakat”.
 4. Pemikiran Hukum Imam al-Syafi’i tentang Zakat Madu
          Memperhatikan hadis di atas bahwasanya Imam al-Syafi‟i dalam beristinbat hukumnya menggunakan metode qiyas, beliau menganalogikan madu dengan susu hewan, karena madu dan susu menurut ijma‟ tidak dikenakan zakat. Selain menyerupai dengan susu, beliau juga menyerupakan madu dengan sutra (ibrisim). Memperhatikan apa yang disampaikan Imam al-Syafi‟i bahwa madu tidak wajib dizakati berdasarkan pada qiyas dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi (Burhanuddin Abi al-Hasan al Rasidani, vol.1, h.8)

Penutup
Menurut Imam al-Syafi‟i Sebenarnya tentang wajib zakat madu, pada awalnya  dalam qaul qadimnya, bahwa mewajibkan madu untuk dikeluarkan zakatnya yaitu sebesar 10% (sepersepuluh), sedangkan pada qaul jadidnya madu tidak wajib dizakati. Selanjutnya, Imam al-Syafi‟i  dalam kondisi apapun baik madu itu mengalami masa panen atau madu itu ada di tanah Usyriyah menurut beliau mengeluarkan zakat madu tidak wajib.
 



Pondok Pesantren Darun Nun Malang
Share on Google Plus

About PP DARUN NUN

0 komentar:

Posting Komentar