Pondok Pesantren Darun Nun Menjadi pondok terdepan dalam pengajaran agama, bahasa, literasi dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekuatan akidah islamiyah, kemahiran berbahasa dan menulis, serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia

 Oleh : Intani Sholihah Hafizatul Husna.
Pondok Pesantren Darun Nun Malang.



HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. sedangkan teaching human right yang diterbitkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mendefenisikan hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup contohnya klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup.Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.
Berbicara tentang HAM di indonesia kesadaran akan HAM telah ada sejak awal lahirnya NKRI, kita ketahui bersama bahwa lahirnya pergerkan-pergerakan para pemuda dan pejuang bangsa pada masa sebelum kemerdekaatn tidak lepas dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para kolonialis berupa penjajahan dan pemerasan yang dilakukan selama berabad-abad lamanya, salah satu pejuang yang mengawali pemikirin akan penegakan HAM salah satunya adalah hasil perjuangan Boedi Utomo melalui perjuangan akan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui organisasi massa dan konsep perwakilan rakyat.
Kesadaran akan HAM terus di perjuangkan di Indonesia walaupun masih banyak pelanggar –pelanggarn HAM yang terjadi seperti kasus Marsinah, Pristiwa trisakti dan lain lain, pribadi saya berpendapat HAM yang paling sering dilanggar ialah UUD 1945 pasal 28I ayat (1)  yang berbunyi sebagai berikut " Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, hak untuk kerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tisak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, hal tersebut terbukti dari beberapa pelanggaran HAM yang terjadi di indonesia seperti kasus Semanggi (1998).
Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari Pemerintah. Amandemen kedua bahkan telah menelurkan satu Bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu pada Bab XA.  Apabila kita kaji kembali menggunakan perbandingan konstitusi dengan negara-negara lain, hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi perjuangan HAM di Indonesia, sebab tidak banyak negara di dunia yang memasukan bagian khusus dan tersendiri mengenai HAM dalam konstitusinya.
Melihat urgensi dari HAM itu sendiri saya berpendapat bahwa Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan atau mendiskriminasi status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia di nilai masih lemah. Bahkan di nilai belum sepenuhnya menegakkan hak asasi manusia (HAM) Commition of Human Right dan UNDP misalnya, menilai Indonesia masuk dalam nengara yang ke-106 dalam menegakkan HAM. Indonesia baru pada peringkat 106 dari negara yang peduli pada HAM. Bahkan masih lebih baik Vietnam yang berada pada peringkat 104.
Dan menurut saya Hak Asasi Manusia Perlu di tegakkan. Hal ini dimaksudkan agar setiap warga Negara mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Contohnya seperti sekolah atau mendapatkan pendidikan serta hak berpendapat dan mengeluarkan aspirasi. Banyak orang-orang Indonesia umumnya anak-anak yang seharusnya sekolah malah bekerja dan mencari uang untuk makan, untuk menghidupi keluarganya. membantu keluarga memang tidak  salah, namun seharusnya mendapatkan pendidikan  itu juga sangat perlu, karena tanpa pendidikan yang memadai setiap orang belum tentu bisa bersaing dengan orang lain di kehidupan kerja yang sebenarnya. Jadi ada baiknya, kita sebagai warga Negara juga ikut membantu membenahi diterapkannya Hak Asasi Manusia, salah satunya pendidikan bagi setiap anak di Indonesia.

 

Share on Google Plus

About PP DARUN NUN

0 komentar:

Posting Komentar